Dinsos Dompu Tak Punya Anggaran Rehabilitasi Korban NAPZA
Cari Berita

Advertisement

Masukkan iklan banner 970 X 90px di sini

Dinsos Dompu Tak Punya Anggaran Rehabilitasi Korban NAPZA

Minggu, 20 Mei 2018

Rukyatil Hilaliyah, S.Si
Dompu, Lensa Post NTB -  Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) di Kabupaten Dompu ibarat fenomena gunung es. Yang diketahui baru sebagian kecil saja, sedangkan yang belum diketahui masih sangat banyak.Hal itu diungkapkan oleh Rukyatil Hilaliyah, S. Si Staf Bagian Program pada Dinas Sosial Kabupaten Dompu pada kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dihelat di Gedung Dharma Wanita Dompu baru-baru ini.

Dijelaskan Yati, sapaannya kondisi demikian mengakibatkan munculnya anak-anak korban NAPZA yang tidak sedikit di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini yang harus dilakukan rehabilitasi.
"Hasil survey kami, anak-anak korban tramadol sudah cukup banyak di Dompu ini. Bahkan kalau tidak bisa membeli tramadol mereka meracik sendiri," katanya sembari menyebut merk salah satu obat batuk.

Diungkapnya, Dinsos Dompu ingin melakukan langkah merehabilitasi anak-anak korban NAPZA tersebut. Namun ketidaktersediaan anggaran menghambat terlaksananya hal itu."Sampai sekarang kita tidak punya anggaran untuk melakukan rehabilitasi itu," ungkapnya.Ia berharap melalui advokasi PUG diharapkan bersama-sama mendorong ketersediaan anggaran untuk penanganan anak-anak korban NAPZA tersebut.

Dikemukakan Yati, Dinsos Dompu menangani 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semuanya adalah kaum-kaum marginal yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Di antaranya adalah fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, eks napi.Dikemukakannya fakir miskin di Kabupaten Dompu sebanyak 13 % dari jumlah penduduk yang secara bertahap membutuhkan penanganan. Sedangkan anak-anak terlantar adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Anak-anak tersebut dititipkan pada neneknya yang juga dalam kondisi miskin. Tahun 2016 jumlah TKI asal Dompu sekitar 1000 orang, sedangkan tahun 2017 menurun menjadi sekitar 700 orang disebabkan kebijakan moratorium yang dilakukan pemerintah Arab Saudi.

"Bisa dibayangkan kalau satu ibu meninggalkan satu anak, maka setiap tahun 700 anak terlantar yang harus mendapat perhatian pemerintah," ujarnya.Selain itu, Dinsos juga bertanggung jawab untuk mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum yang juga membutuhkan anggaran.

Bukan hanya itu, lanjutnya para lansia miskin di Kabupaten Dompu berjumlah lebih dari 8000 orang yang membutuhkan bantuan dari pemerintah."Tetapi yang bisa dibantu tahun ini hanya 40 orang atau 0,03 persen saja," tuturnya sembari berharap pemerintah daerah lebih meningkatkan anggaran untuk penanganan 26 jenis PMKS itu. (EMO - Dompu)