Direktur Eksekutif LSM Bima Corruption Watch (BCW) Menilai Hadirnya ADD Kurang Terbuka Alokasi Dana Desa


Direktur Eksekutif LSM BCW

Kabupaten Bima,Bimabangkit.com, - Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Dana Desa melalui melalui DPMdes Kabupaten Bima sehak  tahun 2015 sampai saat ini namun  kepala desa sebagai pelaksanaan anggaran tersebut, kurang terbuka  Alokasi Dana Desa.

Direktur Eksekutif LSM  BCW Andre  kamis 21/6/2018  menyatakan bahwa Pemerintah Desa masih berasumsi bahwa Dana Desa bagian dari Dokumen Negara,kami dari Bima CorruptionWatch (BCW) menganggap pemerintah Desa kurang paham dengan kedudukan hukum undang undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,dan kita minta kepala desa harus sering membaca aturan supaya mereka paham tentang tata pengelolaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa karena banyak Pemerintah Desa.

 Menganggap Dana Desa adalah rahasia negara, ini pemahaman yang salah,dan banyak kepala Desa memberikan jawaban terhadap masyarakat Desa  atau lembaga masyarakat bahwa kami harus melakukan kordinasi dengan DPM-Pdes dan ada juga pemerintah Desa berasumsi bahwa ADD Dan DD hanya kepala Desa, Sekretaris,bendahara dan DPMdes kabupaten Bima.

Yang boleh mengetahuinya keberadaan ADD-DD,terus bagaimana keberadaan undang- Undang keterbukaan informasi publik sebagai dasar rakyat Indonesia dan muncul pertanyaan kami Bima Corruption Watch, apakah keberadaan DPM-des sebagai pengelolah Dana Desa,dan atau selaku pejabat pembuat komitmen (PPK )  Dana Desa supaya publik tahu jelasnya.

Menurut Andre, mengharap kepada pemerintah Desa harus korperatif dalam hal memberikan informasi tentang realisasi anggaran alokasi dana Desa dan Anggaran pendapatan belanja Pemerintah Desa,dan saya coba mengajak kepala Desa agar membuka kembali pasal 1 di ayat (3) undang -Undang No.14 tahun 2008 bahwa anggaran yang bersumber APBN Dan APBD Bukan rahasia negara lagi, kami dari BCW Akan tetap mengajukan permintaan informasi APBDES diseluruh Desa di kabupaten Bima, dan perlu diketahui oleh seluruh kepala Desa dikabupaten Bima.

Bahwa di undang- Undang no.14 tahun 2008 mengatur tentang ketentuan pidana di PASAL 52 
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat jelasnya.

Terkait dengan tudingan tersebut, akan di konfirmasi lebih lanjut di pihak DPMdes kabupaten Bima. (BB,-01)

Komentar

Postingan Populer