Bupati Bima Sambut Tim Sosialisasi LHKPN dari KPK RI


Bupati Bima yang didampingi Wakil Bupati Bima saat menyambut tim LHKPN dan KPK Ri

Kabupaten Bima, Bimabangkit.com,- Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti putri menyambut kedatangan tim sosialisasi Laporan Harta Kekeyaan Pebyelengara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberasan Korupsi  KPK Republuk Indonesia RI di ruangan rapat paripurna DPRD kabupaten Bima  Selasa 24/7.Dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala OPD, Kabag Setda, Pejabat Eselon 3 dan segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima,


Tim KPK RI saat sosialisasi LHKPN

 Dalam kegiat tersebut, tim sosualisasi  LHKPN dari  KPK RI antara lain, Galuh Sekardhita Buana Candra, Lystio Rini Ekaningtias, Bintang Mely Siscawati dan Dina Fitri Yanti dalam rangka sosialisasi dan Bimbingan teknik tatacara pengisian laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN). Hadir di kabupaten Bima dalam rangka sosialisasi dan bimbingan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara.

Bupati Bima saat menyambut tim sosialisasi LHKPN Foto: Dokumen Humas protokol Bupati Bima. 
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menjelaskan bahwa pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk itu, kata dia, pemerintah Kabupaten Bima telah menetapkan Peraturan Bupati Bima Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Bima.

"Tekad untuk meningkatkan kepatuhan wajib lapor LHKPN hanya merupakan salah satu instumen dalam upaya pemberantasan KKN," ungkap Bupati sebagaimana dilansir Kabag Humaspro melalui Kasubag Pemberitaan, Zainuddin, S, sos 

Menurut Bupati, yang utama perlu dibangun adalah komitmen dari pemerintah Daerah ,DPRD serta masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi. 

Karena hal itu yang paling mendasar yang perlu diketahui adalah bahwa upaya pemberantasan korupsi bertujuan semata mata untuk kemajuan kesejahteraan rakyat di Dana Mbojo jelasnya.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingantersebut digelar dalam rangka penguatan pemerintahan terkait Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN dan SE KPK Nomor 9 Tahun 2018 Tentang LKKPN. Dimana, pengisian LHKPN merupakan kewajiban seluruh pejabat penyelenggara negara di Indonesia. LHKPN sendiri bermanfaat untuk menguji integritas para pejabat dan merupakan sarana kontrol. 

Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada segenap pejabat memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang mempunyai tanggungjawab dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bima akan berupaya kuat memenuhi kebutuhan tenaga Operator yang menangani secara langsung pelaporan LHKPN secara Online sehingga proses pelaporan secara Online dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu. 

Bupati juga mengapresiasi sepenuhnya  kehadiran Tim Sosialisasi dan bimbingan teknis LHKPN KPK RI,  berharap kiranya Tim sebagaimana dimaksud memberikan pengetahuan yang cukup kepada segenap peserta untuk dijadikan landasan penuntasan kewajiban melaporkan Harta Kekayaan yang dimiliki harapnya.(BB,-02)

Komentar

Postingan Populer