Sejumlah Massa Aksi Demo Kantor KPUD Kota Bima


Massa aksi saat demo kantor KPUD kota Bima
Kota Bima, Bimabangkit.com.- Setelah  berlangsung pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS dan PPK  pemilihan Gubernur  NTB dan pemilihan Walikota Bima  Kantor KPUD Kota Bima di demo sejumlaj massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pilkada Jurdil yang menggelar senin 2/7. Massa aksi tersebut ,menuntut keadilan dari proses Pilkada Walikota dan Walikota Bima Tahun 2018, yang dinilai melanggar Hukum.

Massa saat aksi di depan Kantor KPU Kota Bima. Foto: Daeng Wan.
Massa aksi berorasi di depan kantor KPUD kota Bima dikawal ketat oleh aparat kepolisi Polres Bima kota dan TNI. Sejak pagi hari,  sampai selesai aksi tersebut, 

Korlap Aksi Gufran dalam orasinya menyampaikan bahwa dalam rangka kegiatan pesta demokrasi pilkada kota terdapat beberapa kecurangan yang terjadi sejak proses pilkada,  dimulai Kecurangan dilakukan secara terstruktur dan massif katanya.

“Menurut Gufran bahwa proses pilkada ini cacat demi hukum dan kuat tudingnya.
proses Pilkada Kota Bima tidak melalui standar – standar sistem dan aturan. Tidak hanya itu, para penyelenggara pemilu juga dinilai tidak independen dalam menjalankan tugas. Sebab, banyak sikap dan arogansi yang ditunjukan oleh petugas dibawahnya saat proses pemilihan ungkapnya.

Sebagai indikator kecurangan yang disampaikan massa aksi yang seperti, banyaknya petugas KPPS yang sudah bertugas lebih dari 3 kali,  pemilihan padahal dalam aturan tidak diperbolehkan. 

Kemudian hak warga negara dalam lembaran C6 sebagai undangan warga disabotase oleh petugas KPPS melalui tindakan sebagai warga tidak diberikan, ditarik kembali dan dipindah tangan sehingga warga banyak yang tidak dapat datang mencoblos di TPS, untuk memberikan hak pilih di TPS. Akibatnya warga yang tidak memberikan hak pilih sebanyak 30 persen jelasnya.

Kemudian Form C7 sebagai absensi untuk mengontrol pemilih yang hadir diabaikan petugas KPPS, sehingga kehadiran pemilih tidak dapat dicocokan dengan jumlah DPT, kertas suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang memberikan hak pilihnya.

KPPS melakukan penyesatan informasi kepada warga bahwa bagi pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT, tetapi menggunakan KPT dan Suket hanya boleh memilih jika kertas suara masih ada. 

Sementara setiap TPS telah tersedia kertas suara  cadangan sebanyak 2’5 persen dari DPT.
Indikasi lain yaitu, adanya kotak suara yang dibongkar tanpa  ada saksi dan pengawas. 

Banyak kotak suara  dari  PPK banyak yang rusak segel dan stiker penutupnya inilah bermasalah dan cacat demi hukum, sehingga kotak suara tidak dapat dipercaya keabsahan isinya.

petugas PPK seringkali mempersulit dalam perhitungan suara  sehingga  terjadinya bongkar muat peti yang dilakukan secara tidak wajar oleh orang yang tidak berwewenang.

Melalui aksi ini, massa juga mendesak Ketua KPUD Kota Bima agar keluar dan melayani massa aksi yang menyampaikan tuntutannya desakanya.

Kemudian kaitan dengan tangkapan Ketua KPUD kota Bima tentang tuntutan massa aksi tersebut, akan di konfirmasi lebih lanjut. (BB,01)

Komentar

Postingan Populer