Massa Aksi Desak KPUD Kota Bima Hentikan Rekapitulasi suara



Massa aksi saat menyampaikan aspirasi di depan kantor KPUD kota Bima.

Kota Bima,Bimabangkit.com.- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pilkada Jurdil Kota Bima kembali menggelar aksi di depan Kantor KPU Kota Bima, Rabu (4/7). Massa aksi tersebut mendesak penyelenggara Pemilu untuk menghentikan rekapitulasi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima di tingkat KPUD kota Bima.


Massa Aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat pilkada saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor KPU Kota Bima. Foto: istimewa
Dalam aksinya massa menutup akses jalan Gajah Mada tersebut yang dikawal anggota TNI dan Polri. dalam menyampaikan orasinya Massa secara bergantian di atas mobil truk dengan mengunakan  pengeras suara.

“Mendesak  penyelengara agar rekapitulasi suara ditingkat KPUD Kota Bima dihentikan. Karena dengan adanya indikasi pelanggaran yang terjadi,” desakanya.

Dijelaskan  Gufran, bahwa pelanggaran terjadi secara tersistematis dan massif. Di Kecamatan Asakota saja, banyak kotak suara yang tidak memiliki segel. Belum lagi bongkar kotak suara yang dilakukan di Kecamatan Rasanae Barat, kemudian mengabaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu.

“Kalau memang KPUD tidak ada konspirasi dalam pilkada kota Bima  maka buktikan kepada masyarakat Kota Bima dengan cara menghitung ulang seluruh kertas suara,” inginnya.

Rekapitulasi suara harus dihentikan dan bisa dilanjutkan setelah mengantongi rekomendasi dari Panwaslu. Sebab, sejumlah indikasi pelanggaran sudah dilaporkan ke Panwaslu jelasnya.

Demonstrasi lain juga, Jahrudin  menyampaikan pihaknya mengendus ada konspirasi antara penyelenggara pemilu dengan salah satu pasangan calon katanya.

Kemudian Pada tingkat KPPS, terjadi pendzoliman terhadap pemilih. Dimana sejumlah warga yang sudah memiliki C6, ada yang tidak diperbolehkan untuk memberikan hak pilih.

“Ini sebagai catatan masyarakat  Pilkada Kota Bima Tahun 2018 adalah Pilkada yang terburuk seIndonesia dalam pesta demokrasi,”  Pemilihan Walikota sorotnya.

Menurut Jahrudin, aksi yang mereka lakukan bukan semata – mata mempermasalahkan menang dan kalah. Tapi proses yang dilalui oleh penyelenggara Pemilu telah menghalangi hak-hak warga untuk memberikan hak suara.

“Kami meminta rekapitulasi di tingkat KPU dihentikan. Prosesnya jauh dari aturan dan ketentuan,” tegasnya.(BB,- 01)


Komentar

Postingan Populer