Sebanyak 30 UPT Lingkup Pemerintah Kota Bima Akan di Hapus Tahun 2018

Pejabat Walikota Bima Drs.H.Wirajaya Kusuma
Kota Bima, Bimabangkit.com, -  Pejabat Walikota Bimars. H. Wirajaya Kusuma  telah merekomendasikan  sebanyak 30 UPT lingkup pemerintah Kota Bima  di hapus melalui peraturan Walikota Bima ,karena tidak memenuhi syarat  menjadi UPT, hasil klarifikasi, dan 11 UPT yang memenuhi syarat menjadi UPT dari 41 UPT lingkup pemerintah  Kota Bima , dengan adanya hal tersebut, maka  di minta kepada kepala Dinas dan Badan   untuk segera melakukan klarifikasi terakhir paling lambat tanggal 7 September 2018, kepada Pejabat Walikota Bima melalui Bagian  Organisasi Setda Kota Bim 

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Kota Bima H, Alwi Yasin  saat di temui di ruanganya Kamis 6/9/208 menyatakan  benar adanya UPT  di hapus, lingkup pemerintah  Kota Bima,  berdasarkan surat nomor : 061.1/378/ORG/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dari pejabat Walikota Bima Drs. H. Wirajaya Kusuma, kemudian Dinas Dikbud meninda lanjuti  surat tersebut, tentang pemberitahuan dan klarifikasi  terkait evaluasi Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis  Daerah Kota Bima.

Sehubungan dengan hal itu, telah di laksanakan kegiatan evaluasi tentang kelembagan  UPT  Lingkup pemerintah Kota Bima tahun  2018, dengan adaanya hal itu maka  pejabat Walikota Bima  menginformasikan  kepada  kepala Dinas dan Badan se- Kota  Bima tentang penjabat struktural  akan di hapus. sebanyak 30 UPT yang tidak memenuhi syarat menjadi UPT dan   11 UPT yang memenuhi syarat  menjadi UPT, dari  41 UPT  lingkup pemerintah Kota Bima katanya.

Dijelaskannya bahwa Unit Teknis Pelaksanaan Daerah yang sudah tidak memenuhi syarat tersebut, akan di rekomendasikan di hapus, melalui peraturan Walikota Bima dengan mempertimbangkan efektif dan efesien penganggaraan maka UPT yang di rekomendasikan dihapus tersebut, sudah tidak bisa lagi untuk mengalokasikan anggaran  operasional di tahun 2019 nanti jelasnya.

Menurut H.Alwi khusus UPT Dikbud yang di hapus tersebut, pejabar dan pegawaiannya akan di pindahkan di Dinas Dikbud  dan  sebagianya di pindahkan di sekolah SDN dan SMPN di kota Bima, di bagian Tata Uasaha (TU)  dan operator sekolah sesuai dengan bidang masing –masing agar tidak ganda profesi guru  di sekolah tersebut, , seperti tenaga operator dan Tata Usaha yang tidak boleh menjadi profesi  guru sehingga dunia  pendidikan telaksana dengan baik dan sesuai dengan profesinya tuturnya.

Tambahnya Alwi mengharapkan kepada pejabat struktural UPT yang sudah di hapus tersebut, agar menerima kenyataan ini, sesuai dengan aturan Walikota Bima di tahun 208 ini,  dan marilah kita bersama sama pembangunan dunia pendidikan yang lebih maju lagi kedepan khususnya pendidikan di Kota Bima tambahnya (BB,-01)

Komentar

Postingan Populer