Desa Parangina Telah Resmi Binaan Kejari Raba Bima Tetang Pengelolaan ADD


Kades Parangina Bersama Sapu Jagat  Kepala Biro Bima usai wawancara

Bima, Bimabangkit.com, - Desa Parangina Kecamatan Sape telah  resmi menjadi salah satu Desa binaan KEJARI (kejaksaan Negeri) Raba Bima dari 191 desa se - Kabupaten Bima  berdasarkan surat  dari Kejaksaan nomor :B-114.11/K/2019  Perihal Surat balasan mengenai desa binaan kejaksaan (Pilot Project) tertanggal 13 juni 2019 atas surat permintaan kepala desa Parangina Nomor :105/06.10/VI/2019. Tertanggal 11 juni 2019 lalu.

Surat permintaan pemerintah desa parangina terhadap kejaksaan Negeri Bima sebagai pembina dalam pengelolaan desa Parangina yang bertujuan supaya  desa parangina  yang maju dan  lebih baik dengan mengedapankan 3(tiga) hal sebagaiamana yang tercantum didalam surat tersebut yang nantinya akan tertuang pada sebuah Momerandum of Under Standing ( MoU ) antara Kejari dengan pemerintah desa parangina.'Ungkap Kades Parangina Ashar pada Sapu Jagat tim Media Bimabangkit  Senin 8/7/2019.

Dijelaskannya pada point  pertama disurat jawaban Kejari Raba Bima  dari ketiga hal dimaksud adalah Mengenai pengelolaan dana desa. "Bahwa  kejari mempunyai peranan untuk melakukan pendampingan terhadap tata kelola dana desa, baik dari segi perencanaan hingga pertanggung jawaban baik dibidang perdata maupun Tata usaha Negara . 'Dan pihak kejaksaan mengapresiasi atas ide dan gagagasan Kepala desa Parangina yang meminta kejaksaan untuk menjadi pendamping sekaligus pembimbing pengelolaan ADD di desa setempat.

Point kedua tentang pengembangan potensi desa yang berkaitan dengan lahan milik pemerintah Kabupaten Bima. "Bahwa  tanah di dusun Rona masa (so tolo mbaa /lalembo) yang sampai saat ini milik pemeintah kab. bima namun ada meknisme yang harus ditempuh mengingat tanah tersebut merupakan aset milik kabupten Bima,  mengenai pengelolaannya dikuasai oleh pemerintah kabupaten bima dan pemerintah desa parangina merupakan bagian dari pemerintah kabupten bima "Jelas Kades.

Lanjutnya pemerintah desa diperbolehkan mengelola sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada dan penegelolaan pada lahan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara luas dan bukan diperuntungkan kepentingan individu tertentu,maka dalam hal ini,kejaksaan meminta kepada pemerintah desa parangina untuk menjabarkan maksud dan tujuan pengelolaan tanah milik pemerintah Kabupaten Bima kepada pihak kejaksaan dan pemerintah Kab .Bima dalam kesemptan lain.

Dan point terakhir yakni ," Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu bendungan tersebut milik pemerintah Kabupaten Bima atau pemerintah Provinsi NTB,sehingga dapat dipastikan terlebih dahulu "Apakah pemdes parangina mempunyai kewenangan untuk mengelola bendungan tersebut,? menjadi Ikon wisata di desa parangina,ataukah tidak..?

"Sebagaimana yang tertuang pada point ke dua ,bahwa pemdes parangina diminta untuk menjabarkan maksud dan tujuan Ekowisata sebagaimana yang dimaksud untuk mendukung pendapatan masyarakat dalam kesempatan lain.

Surat jawaban dari kejari bima ini,tidak ada tembusan dalam hal ini, di tanda tangani oleh pak Wida gdo mulyono Petrus,Sh,MHum. Tertanggal Bima 13 juni 2019..untuk jabarkan hal ini,kades akan bertemu dengan Sekda untuk membahas,sesuai yang tertuang dalam ketiga point tersebut,' hal tersebut dikutip Kades dalam surat jawaban Kejaksaan Negeri Raba Bima.( BB,-03).

Komentar

Postingan Populer