Kejaksaan Negeri Sumbawa Sudah menahan PPK KUA Labangka


Kejaksaan Negeri Sumbawa menahan PPK KUA Labangka

Sumbawa, Bimabangkit.com,- Setelah dilakukan penetapan tersangka seorang Kontraktor pekerjaan proyek pembangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka,  Kejaksaan Negeri Sumbawa, kembali menetapkan dan menahan tersangka baru MF Pejabat Pembuat Kometmen PPK Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa  dalam kasus dugaan penyimpangan pembangunan Kantor Urusan Agama  KUA Kecamatan Labangka Kabupaten setempat Kamis 17/10/2019.

Sebelumnya, kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap MF. Kemudian, MF diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah proses administrasinya lengkap, MF langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Sumbawa. MF diantarkan ke Lapas Sumbawa sekitar pukul 16.10 Wita.

Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH., M.Hum menyampaikan , penangkapan tersangka tersebut  merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka sebelumnya. Yakni tersangka JS yang sempat DPO. "Dari situ kami Kembangkan, ada saksi lain yang kami periksa dan statusnya naik menjadi tersangka. Yakni PPK berinisial  MF ucapnya.

Menurut keterangan JS (JOHAN SATRI) tersangka sebelumnya, mengetahui akan mendapatkan panggilan dari jaksa. Namun MF mengatakan agar JS tidak datang. Dan persoalan ini MF akan menyelesaikan  sendiri. Jadi MF diduga berupaya menghalang-halangi upaya hukum. Juga akan dilakukan pengembangan mengenai adanya kemungkinan aliran dana terhadapnya tuturnya.

Penahanan dilakukan karena penyidik  khawatir MF akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan melarikan diri. Penetapan status tersangka MF juga berdasarkan keterangan dari tersangka JS. MF juga bertanggung jawab dalam pembangunan kantor itu.  Selanjutnya MF memberikan informasi  dalam pembangunan  proyek itu. Dimana proses pembangunan baru 41 persen, sementara dananya dicairkan 100 persen. Tidak mungkin pencairan itu tidak diketahui PPK ujarnya.

Akibat adanya penyimpangan proyek tersebut,  ia memperkirakan kerugian keuangan negara totalnya sebanyak  Rp 1,2 miliar. Karena bangunan tersebut tidak bisa digunakan. Selain itu, pihaknya juga akan  berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitungkan kerugian negara secara rinci terangnya.

Dipastikan bakal ada tersangka lain. Entah itu dari pihak Kemenag atau pihak lain. Karena banyak pihak yang bermain dalam persoalan ini. Jika alat bukti sudah kuat, maka akan dilakukan peningkatan status dan penahanan.

Dari keterangan MF nantinya, kemungkinan akan muncul saksi lain. Sehingga dilakukan pengembangan guna mengungkap adanya kemungkinan tersangka lain. Sebab, dalam proyek itu ada konsultan pengawas, KPA, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan ULP. Sebab, dalam tindak pidana korupsi dari awal sampai akhir banyak yang terlibat. "Tentunya akan kami dalami semuanya jelasnya.

Komentar

Postingan Populer