RDP Dewan Libatkan Massa Demo Langgar Tatib, Walikota Bima Tak Perlu Hadir


  1. Kabag Humas Protokol Setda Pemkot Bima, H.Abdul Malik,SP.M.AP

Kota Bima, Bimabangkit.Info, -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Bima menggelar kegiatan  Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang  dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Kota Bima Samsuri, SH yang melibatkan massa demo, memanggil   secara resmi Walikota Bima beserta Para OPD terkait  untuk menghadiri Kegiatan Rapat terbut di ruangan rapat Banggar DPRD Kota Bima Senin 22/6/2020.  

Terkait hal itu Wakil ketua Dewan Samsuri SH, duta PAN telah melanggar tata tertib (Tatib) DPRD Kota Bima nomor 1 tahun 2019.  Tentu Walikota Bima H.Muhammad Lutfi SE bersama OPD terkait  tak perlu hadir, dan Dewa harus baca kembali tata tatib  yang dibuatnya sendiri.

Massa tersebut  yang tergabung dalam Front Masyarakat Peduli Transparan ( FMPT) yang melakukan aksi demonstrasi di Pemkot Bima pada tanggal 18 Juni 2020, terkait masalah  air bersih, anggaran penanganan Covid-19 dan pembangunan rumah relokasi di Oi Fo’o Kota Bima. Hal tersebut disampaikan Kabag Humas protokol Setda Pemkot Bima H.Abdul Malik Sp.M.Ap.

Dijelaskanya berbicara tentang RDP harus berdasarkan mekanisme yang tercantum dalam Tatib Dewa nomor 1 tahun 2019 pasal 108 merupakan Rapat antaran badan anggaran yakni  gabungan Komisi Dewan atau panitian Khusus dengan pemerintah Daerah Kota Bima,  tidak ada aturan RDP dipimpin oleh Wakil ketua Dewa, apalagi  melibatkan Massa demo.  Itu jelas melanggar tatib Dewan.

Seharusnya pihak dewan menerima aspirasi masyarakat dan  ditindaklajuti melalui Rapat Dengar pendapat dengan Pihak Eksekutif untuk mengklarifikasi persoalan yang disampaikan massa pendemo tersebut jelasnya.

Malik menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Wakil ketua DPRD Kota Bima Samsuri itu telah melanggar tatibnya sendiri sebagai pedoman kegiatan rapat rapat dewan .

Jika Dewan ingin melibatkan masyarakat atau ormas lain dalam rapat bukan RDP namun RDPU, jelas jelas ada aturan dalam tatib dewan itu sendiri tegasnya.

Kata Malik dalam kegiatan RDP Dewan itu kami sengaja tidak hadir karna kami lebih paham tentang tatib RDP Dewan katanya.

Kaitan dengan tuntutan massa demo masalah air bersih itu merupkan wewenang Pemkab Bima  melalui PDAM Semua pihak setidaknya berterima kasih pada pemkot Bima yang telah membantu perbaiki pipa PDAM dan lain sebagainya sehingga masyarakat telah menikmati kelancaran Air bersih tersebut.

Sedangkan soal anggaran penanganan Covid-19, pihak berwewenamg tidak menemukan adanya masalah. Begitu juga dengan soal pembanguna rumah relokasi di kelurahan Oi foo, tidak ada masalah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan begitu juga dengan LPJ Walikota Bima tahun 2019  tidak ada masalah terangnya.( BB,-Anwar).




Komentar

Postingan Populer