Reses Tahap II Ir. Muttakun, Siapkan 3 Desa Model Percontohan Tata Kelola Pemerintah Transparan
Cari Berita

Advertisement

Masukkan iklan banner 970 X 90px di sini

Reses Tahap II Ir. Muttakun, Siapkan 3 Desa Model Percontohan Tata Kelola Pemerintah Transparan

Bimabangkit.info
Sabtu, 20 Juni 2020

Pelaksanaan Reses Tahap II Tahun 2020, Ir. Muttakun Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Fraksi Partai Nasdem
Dompu, Info Bima - Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari fraksi partai NasDem, Ir. Muttakun, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui Reses tahap ke II tahun 2020, yang dilaksanakan di Gedung Darma Wanita Dompu, Sabtu (20/6/20) dimulai pukul 14.00. sampai pukul 17.30 wita.

Adapun peserta yg hadir dalam acara reses ini sebanyak 33 orang, masing-masing dari Inspektorat (Hasanuddin), DPMPD (Arifudin), Camat Pajo yang diwakili oleh M. Zais Maman, Camat Hu'u yang diwakili oleh H. Sulaiman, Kades Katua (Ori Edo), Tenaga Ahli Pemberdayaan (Rahma), rekan-rekan pers, LSM dan LBH serta wakil dari generasi muda di kelurahan Bali Satu.

Seluruh peserta mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pendapat dan usul saran kepada wakil rakyat. Nampak terlihat adanya semangat dari semua peserta yang tidak bergeming hingga acara reses selesai.

Pada pertemuan kali ini mampu menghasilkan delapan usulan program menjadi aspirasi masyarakat. Dan salah satunya, akan mendorong tiga Desa sebagai Desa model untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel, yaitu Desa Katua, Kecamatan Dompu, Desa Doro Kobo, Kecamatan Manggelewa dan Desa Calabai, Kecamatan Pekat.

Untuk bisa mewujudkan hal itu harus bisa kolaborasi antara stakeholder di tingkat Kabupaten, Kecamatan serta Desa guna mendukung adanya peran serta dari masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan Desa Model.

Eksekutif yang didukung oleh legislatif, dapat menyediakan alokasi anggaran bagi Desa Model untuk penguatan peningkatan SDM bagi Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa, juga diikuti penyediaan anggaran dana desa oleh Kades dan BPD untuk program peningkatan akhlak manusia yang beriman dan bertaqwa.

Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa dengan menerapkan nilai-nilai transparansi, partisipatif dan akuntabel, terhadap penyusunan regulasi daerah dan regulasi desa yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang good governance.

Tentu, penguatan BKAD, UPK dan lembaga ekonomi desa dalam hal ini BUMDes sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa.

Perlindungan desa dan masyarakatnya dari bencana alam dan non alam, dan Pemberian reward, punisment kepada desa-desa yang berprestasi yang akan diatur melalui Perbub.(IB.Din)