Pemotongan Insentif Nakes PKM Rasabou Nyalahi Aturan Kemenkes RI
Cari Berita

Advertisement

Masukkan iklan banner 970 X 90px di sini

Pemotongan Insentif Nakes PKM Rasabou Nyalahi Aturan Kemenkes RI

Bimabangkit.info
Kamis, 24 September 2020

 

PLT Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu Maman, SKM, M.M.Kes


Dompu, Info Bima - Terkait adanya dugaan pemotongan Insentif para tenaga Kesehatan (Nakes) penanganan Covid-19 yang terjadi di Puskesmas Rasabou, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu baru-baru ini.


PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Maman, SKM, M.M.Kes yang ditemui diruang kerjanya pada Selasa (22/9/20) mengaku tidak tau terkait pemotongan tersebut.

"Saya tidak berani mengatakan pemotongan atau apa, karena kita tidak tau masalah itu, yang jelas Dinas Kesehatan sudah mentransfer uang itu sesuai dengan prosedur ke rekening tenaga kesehatan (Nakes) yang berkerja di Puskesmas sesuai dengan usulan Kepala PKM" pungkasnya.


Lanjut Maman, soal kebijakan pemotongan insentif bagi para Nakes, dikatakan, itu urusan pihak Puskesmas. "Ketentuan tenaga Kesehatan pada masing-masing Puskesmas itu tergantung sesuai kasus yang ada pada wilayah itu sendiri" katanya.


Dugaan pemotongan Insentif Nakes yang dilakukan pihak PKM Rasabou seperti yang diberitakan media ini sebelumnya, dengan alasan untuk dibagikan kepada semua tenaga kesehatan yang berkeja di PKM Rasabou.


Namun kebijakan ini justru bertentangan dengan regulasi mekanisme pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan seperti dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.


Dalam aturan Kemenkes RI. pada poin H bahwa. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau surat tugas pimpinan/kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan setiap bulan.


Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.


Mekanisme Pemberian Insentif dan  Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dengan besaran insentif yang diberikan.

Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:

- Dokter Spesialis insentif Rp 15.000.000/OB

2. Dokter Umum dan Gigi insentif Rp 10.000.000/OB

3. Bidan dan Perawat insentif Rp 7.500.000/OB

4. Tenaga Medis Lainnya insentif Rp 5.000.000/OB.(IB.Din)