Sidang Gugatan Kuasa Hukum SUKA Terhadap KPU Dompu Dimulai
Cari Berita

Advertisement

Masukkan iklan banner 970 X 90px di sini

Sidang Gugatan Kuasa Hukum SUKA Terhadap KPU Dompu Dimulai

Bimabangkit.info
Selasa, 29 September 2020

 


Dompu, Info Bima - Sidang gugatan Kuasa Hukum pasangan H. Syaifurrahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani terhadap KPU Kabupaten Dompu dimulai.
Sidang perdana dilaksanakan pada hari Rabu (30/9/2020) sekitar pukul 10.30 hingga 11.30 Wita berupa Musyawarah Tertutup yang dilaksanakan di ruang siang Bawaslu Dompu. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Drs. Irwan didampingi Ketua Divisi Hukum dan Penindakan, Swastari Haz, SH dan dipandu oleh Sekretaris Bawaslu Kabupaten Dompu, Syaifurrafi'i.

Hadir dalam sidang pasangan H. Syaifurrahman dan Ika Rizky Veryani didampingi Kuasa Hukum Kisman, SH, Rusdiansyah, SH., MH dan Syamsuddin, SH selaku Pemohon.
Sedangkan pihak termohon adalah Ketua KPU Kabupaten Dompu Arifuddin didampingi Komisioner Agus Setiawan dan M. Anchory.

Karena sidang dilaksanakan secara tertutup, awak media juga tidak diperkenankan untuk mengikuti. Para wartawan hanya diberi kesempatan untuk mengabadikan gambar sesaat sebelum dimulainya proses sidang.
Kuasa Hukum SUKA Kisman, SH yang dikonfirmasi awak media mengungkapkan bahwa KPU Dompu sebagai termohon menolak gugatan pihak pemohon.

Terkait dengan itu Komisioner Bawaslu Swastari menegaskan bahwa besok (Kamis, 1 Oktober 2020) pukul 14.00 Wita akan dilaksanakan Sidang Ajudikasi antara Pemohon dengan Termohon di Kantor Bawaslu Kabupaten Dompu.
"Kedua belah pihak sepakat untuk menyepakati hasil musyawarah pada hari ini. Hasil permufakatan belum mencapai titik temu. Oleh karenanya akan dilanjutkan dengan sidang ajudikasi besok Kamis," ungkapnya.
Lebih lanjut Tari mengemukakan sesuai ketentuan Perbawaslu, maka pihak termohon harus menyampaikan jawaban secara tertulis atas permohonan pemohon kepada majelis.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian sengketa ini di Tingkat Bawaslu Kabupaten Dompu selama 12 hari sejak proses gugatan termohon diregistrasi. Atau dengan kata lain sampai tanggal 10 Oktober 2020.

"Maksimal waktu 12 hari kalau kurang dari itu boleh," jelasnya mengakhiri. (AMIN).